Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai Ikuti Rakornis Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi

Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi secara daring oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dilaksanakan pada hari ini (Senin, 25 Januari 2021).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPKP RI, dan dihadiri sebagai Narasumber oleh Inspektur Jendral Kemendagri, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Inspektur Jendral Kemkes, Inspektur Jendral Kemenkeu, Inspektur Jendral kemenkominfo, Inspektur Utama BPOM, Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana.

Kegiatan ini diikuti oleh Para Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota se Indonesia. Dan dari Kabupaten Sinjai diikuti oleh Bpk. Andi Adeha Syamsuri AP, S.IP., M.Si  selaku Inspektur Daerah Kabupaten didampingi oleh Tim Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

#APIP

#Inspektorat_Sinjai

#RakornisPengawasanVaksinasi

#SukseskanVaksinasi

#HadirBermanfaat

Read More

Peringatan HAKORDIA Tahun 2020

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020, diperingati sebagai bentuk upaya penyadaran publik bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan harus dihadapi dengan cara yang luar biasa.

Kegiatan HAKORDIA Tahun 2020 diselenggarakan pada hari ini (Rabu, 16 Desember 2020) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Dengan tema : "Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Anti Korupsi".

Kegiatan ini dihadiri Bapak Presiden RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua KPK, serta juga diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia melalui Video Conference (zoom dan youtube), dari Pemerintah Kabupaten Sinjai diikuti oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala OPD, Kabag Setda, dan Camat Di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai di Tanassang.

#inspektorat_sinjai

#HAKORDIA2020

Read More

PENGADUAN MASYARAKAT

Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat melalui media online Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dapat melalui link form pengaduan masyarakat disini atau klik gambar di bawah ini :

Read More

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI SERAHKAN LHE-SAKIP

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. 

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Hingga pada hari ini (Selasa, 11 Agustus 2020) Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai telah menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sinjai.

Read More

PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Pembahasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI secara daring (online) dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai di Tanassang, 6 Juli 2020.

Pada kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong, SP, MS selaku Ketua Tim Tindak Lanjut, Sekretaris Daerah (Drs. Akbar Mukmin, M.Si), Inspektur Daerah (Andi Adeha Syamsuri, AP., S.IP., M.Si) serta beberapa Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Acara Daring ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan dihadiri Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Propinsi Sulawesi Selatan, seluruh pemkab/kota se Sulawesi Selatan

Kegiatan Pembahasan dan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rangkaian Proses Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh BPK.

Proses pembahasan tindak lanjut saat ini sedikit berbeda, pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak dilaksanakan di kantor BPK, namun melalui system infomasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL). 

Dengan aplikasi ini pemerintah daerah menyampaikan hasil tindak lanjutnya hanya dengan mengupload dokumen tindak lanjutnya yang selanjutnya ditelaah oleh pemeriksa apakah dokumen tersebut telah dapat dikategorikan tindak lanjut yang selesai atau belum sesuai. Harapannya dengan metode seperti ini justru mendukung percepatan akselerasi penyelesaian tindak lanjut karena tidak perlu adalagi cerita dokumen lupa terbawa atau masih tertinggal di kantor entitas.

"Sesuai aturan, agar temuan dan rekomendasi dari BPK untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah" ungkap Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Adeha Syamsuri AP,S.IP., M.Si.

Read More