Halaman

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

TAQABBALALAHU MINNA WA MINKUM, TAQABBAL YAA KARIIM. MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN.

SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

01 Juni 1945 - 01 Juni 2020

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KAB. SINJAI

Download Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai

SELAMAT HARI JADI SINJAI KE 456

27 Februari 1964 - 27 Februari 2020. "Sinjai Maju Berkeadilan"

PENGADUAN MASYARAKAT

Fasilitas pengaduan dan saran masyarakat melalui media online Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

Dapat melalui link form pengaduan masyarakat disini atau klik gambar di bawah ini :




INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SINJAI SERAHKAN LHE-SAKIP

Seluruh instansi pemerintah telah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja di setiap tahunnya, hal itu merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. 
Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.
Hingga pada hari ini (Selasa, 11 Agustus 2020) Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai telah menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sinjai.

PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Pembahasan dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI secara daring (online) dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai di Tanassang, 6 Juli 2020.
Pada kegiatan ini dihadiri oleh Ibu Wakil Bupati Sinjai Hj. Andi Kartini Ottong, SP, MS selaku Ketua Tim Tindak Lanjut, Sekretaris Daerah (Drs. Akbar Mukmin, M.Si), Inspektur Daerah (Andi Adeha Syamsuri, AP., S.IP., M.Si) serta beberapa Kepala Perangkat Daerah Terkait.
Acara Daring ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan dihadiri Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Propinsi Sulawesi Selatan, seluruh pemkab/kota se Sulawesi Selatan
Kegiatan Pembahasan dan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rangkaian Proses Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara oleh BPK.
Proses pembahasan tindak lanjut saat ini sedikit berbeda, pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tidak dilaksanakan di kantor BPK, namun melalui system infomasi pemantauan tindak lanjut (SIPTL). 
Dengan aplikasi ini pemerintah daerah menyampaikan hasil tindak lanjutnya hanya dengan mengupload dokumen tindak lanjutnya yang selanjutnya ditelaah oleh pemeriksa apakah dokumen tersebut telah dapat dikategorikan tindak lanjut yang selesai atau belum sesuai. Harapannya dengan metode seperti ini justru mendukung percepatan akselerasi penyelesaian tindak lanjut karena tidak perlu adalagi cerita dokumen lupa terbawa atau masih tertinggal di kantor entitas.
"Sesuai aturan, agar temuan dan rekomendasi dari BPK untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah" ungkap Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Adeha Syamsuri AP,S.IP., M.Si.

SISTEM KERJA PEGAWAI ASN DALAM "NEW NORMAL" KABUPATEN SINJAI

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, perlu dilakukan perubahan sistem Kerja pegawai Aparatur Sipil Negara agar dapat beradaptasi terhadap perubahan tatanan hidup pada situasi pandemi covid-19.
Karena itu, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap pemperioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka telah ditetapkan Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Kehidupan Baru (The New Normal) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Surat Edaran Bupati Sinjai tersebut, bermaksud sebagai pedoman/panduan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi dengan Tatanan Kehidupan Baru (the new normal).
Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Kehidupan Baru (The New Normal) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai, mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN